Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kunjungi Ditjen Otda Kemendagri RI Bahas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Jakarta,Sulbarpost.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI) di Jakarta, Rabu 01 April 2026. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat koordinasi serta sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah.
Didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat Herdin Ismail, kunjungannya tersebut diterima langsung oleh Dirjen Otda Cheka Virgowansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, pemerintah daerah terus didorong untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat sebagai bagian dari visi “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
Junda Maulana menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah. Ia juga menyoroti perlunya penguatan regulasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan kelembagaan.
Sementara itu, Dirjen Otda Cheka Virgowansyah menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi kebijakan. Pihaknya juga memberikan arahan terkait implementasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta, yang berperan aktif dalam menjembatani komunikasi serta memfasilitasi kebutuhan koordinasi antar instansi, terutama yang berada di tingkat pusat.
Diiharapkan pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan pertukaran pandangan antara kedua belah pihak, yang diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi daerah.(rls/adv)
