Fraksi Demokrat Keritik Hibah Korpri Naik 4 Miliar
Mamuju, Sulbarpost.com – Fraksi Partai Demokrat pertanyatakan sejumlah rencana belanja hibah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan legislator Demokrat pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsu Sulawesi Barat atas penjelasan gubernur terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun 2024, Kamis 12 Oktober 2023.
Fraksi demokrat dalam rapat paripurna tersebut, mempertanyakan rencana belanja hibah yang mengalami lonjakan maupun stagnan.Salah satu yang dipertanyakan fraksi partai Demokrat adalah rencana belanja hibah yang diperuntukkan bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).Sebab, rencana belanjar hibah untuk KORPTI mengalami lonjakan signifikan dari jumlah sebelumnya.
“Menurut hemat kami ada lonjakan belanja hibah pada lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pada tahun 2023 hanya tercatat mendapatkan pagu anggaran Rp. 500 juta dan pada 2024 diusulkan menjadi Rp 4 miliar. Artinya mengalami kenaikan Rp 3.5 miliar, jika dipersentasekan mengalami peningkatan sekira 700 persen,” ungkap Juru Bicara Fraksi Demokrat, Firman Argo Waskito pada rapat paripurna tersebut.
Bagi fraksi demokrat, kondisi tersebut cukup kontras di tengah keterbatasan daerah dalam menyelesaikan sejumlah persoalan.
“Kita dituntut untuk mampu memilah kebutuhan dan keinginan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Termasuk di dalamnya komitmen kita bersama untuk merancang anggaran tepat guna dan sasaran agar mendapat nilai manfaat sebesar-besarnya,” tutur Firman.
Hemat fraksi Demokrat, perencanaan anggaran seyogyanya harus menimbang manfaat besar dan melibatkan masyarakat.Namun, fraksi Demokrat justru menemukan hal kontras setelah melakukan komparasi terhadap dua rencana belanja hibah lainnya yang juga dianggap cukup mendasar namun mendapatkan pagu yang masih jauh dari angka harapan.
“Pertama pada belanja hibah bantuan beasiswa perguruan tinggi dan kedua belanja hibah bantuan rumah ibadah. Pada belanja bantuan beasiswa perguruan tinggi bila dilihat lebih seksama sesungguhnya masih belum mencukupi untuk mencapai target peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, penting bagi fraksi Demokrat untuk mendapat penjelasan apa yang menjadi kendala sehingga pagu yang disiapkan masih sangat minim.Sementara dengan melihat animo masyarakat untuk menempuh Pendidikan lebih layak cukup tinggi.Demikian halnya bagi Fraksi Demokrat terhadap belanja hibah bantuan rumah ibadah.
“Jumlahnya hanya mengalami peningkatan namun belum semaksimal jika tak ingin menyebutnya stagnan sebab kenaikannya hanya sekitar 0,30 persen dari tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan kesenjangan kenaikannya. Ada yang 700 persen ada yang 0,30 persen,” jelasnya.
Padahal, lanjut Firmon, kita memahami bahwa selain menjadi kebutuhan dasar masyarakat, juga mesti dipahami masih banyak rumah ibadah yang perlu dilakukan pembenahan terutama daerah pelosok dan pernah terdampak kerusakan saat gempa bumi melanda.
Sehingga kata Firman, patut untuk menjadi pertanyaan bagi fraksi demokrat terkait hal tersebut apa hal yang dianggap cukup urgen dibiayai oleh Korpri di Sulawesi Barat sehingga mengusulkan dengan kenaikan yang signifikan.
“Kita khawatir akan muncul penilaian dari masyarakat bahwa APBD kita memang tak memihak pada masyarakat tetapi hanya untuk membiayai secara khusus kepentingan dari kegiatan ASN,” ucapnya.
“Terlebih di tengah situasi politik tahun depan tentu membutuhkan kepekaan sosial kita agar sirkulasi ekonomi kita bisa lebih sehat dan menyentuh rakyat lebih banyak,” sambungnya.
Olehnya terkait itu, fraksi Demokrat berharap penjelasan lebih detail mengingat Pj Gubernur saat ini juga diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional.
“Agar kita tak menduga-duga yang lebih jauh, makanya butuh penjelasan,” kuncinya.
Sementara untuk jawaban gubernur terhadap sejumlah pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD, menunggu jadwal rapat paripurna lanjutan yang diagendakan Jumat (13 Oktober besok). (adv)
