Reses di 4 Titik, Syamsul Samad Terima Berbagai Usulan Masyarakat
Polewali, Sulbarpost.com – Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad melaksanakan reses di empat titik di Kabupaten Polewali Mandar, 13 sampai dengan 14 Februari 2025.
Reses pertama dilaksanakan di Desa Tenggelang dimana di sana paling prioritas usulan masyarakat itu jembatan yang merupakan penghubung empat desa.
“Begitu juga di Tutar saya juga reses di sana, paling dibutuhkan di sana selain akses jalanannya mereka juga sangat membutuhkan pengadaan bibit coklat yang mereka harapkan,” kata Syamsul Samad.
Hari kedua, resesnya dilaksanakan di Desa Tammangalle, Kecamatan Balanipa dimana dirinya didampingi Camat Balanipa dan Kepala Desa Tammangalle.
Saat ditemui, Syamsul Samad menyampaikan berbagai usulan masyarakat saat melaskanakan reses di Desa Tammangalle salah satunya pencegahan abrasi pantai, makanya mereka mengusulkan tanggul. Makanya dirinya tanya balik tanggul yang bagaimana apakah penahan ombak atau pemecah ombak, karena kalau penahan ombak akan ada dinamikanya sebab pasti perdebatan muncul antara nelayan dan warga.
“Masyarakat maunya tidak abrasi disisi lain kapal nelayan bisa sandar, makanya ini yang harus menjadi perhatian agar tidak terjadi dinamika di masyarakat,” kata Syamsul Samad.
Sementara itu, lanjuntnya banyak juga masyarakat usulkan KWH karena masih banyak belum memiliki listrik termasuk paling utama pengusulan di Tammangalle adalah penerangan jalan, karena gelap dan rawan kecelakaan serta rawan pelaku kejahatan.
Setelah itu, Syamsul Samad kemudain melanjutkan Reses Kedua di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian. Saat reses dirinya didampingi Kepala Desa Lapeo dimana berkembang usulan masyarakat di sana bagaiman pengembangan destinasi wisata di lapeo, dimana ada dua tempat wisata diantaranya di Pantai Babatoa dan wisata religi.
‘”Alhamdulillah tiga tahun terakhir ini dikelola dengan baik di sana dan alhamdulillah penjelasan pak desa tadi sudah ada PAD nya dari sektor wisata. Sehingga mereka mengusulkan agar lebih efektif lagi ada perbaikan akses jalan dari jalan poros menuju pantai Lapeo,” ungkapnya.
Dari empat titik reses tersebut berbagai catatan aspirasi dari masyarakat yang akan diperjuangkannya di tingkat provinsi.
“Area kunjungan reses itu saya dokumentasi dan mencatat semua usulan itu yang akan saya perjuangkan di Provinsi melalui anggaran tahun 2026. Jadi bukan tahun karena kalau tahun ini usulannya masuk paling lambat bulan Maret tahun 2024, tentu juga tidak semua diakomodir karena keterbatasan anggaran, paling tidak ada satu atau dua realisasi dari kita kunjungi,” tandasnya. (rls/adv)
