TINJAUAN SOSIOLOGI: SEMANGAT BARU POLRI DENGAN DOKTRIN ‘POLISI BERSAMA MASYARAKAT’ LANJUTKAN PERBAIKAN MENUJU HARAPAN BANGSA
Oleh: Dr. dr. Mauluddin M., S.Sos., S.H., M.H., M.Biomed., Sp.FM. – Pemerhati Sosiologi Forensik
JAKARTA, Sulbarpost.com – Harapan baru bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia mengemuka dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). ‘Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto’ resmi mengusung doktrin kepemimpinan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ sebagai arah transformasi Polri ke depan.
Doktrin ini bukan untuk menafikan capaian sebelumnya, melainkan untuk “melanjutkan, menjaga, dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu” dengan semangat baru yang lebih humanis, profesional, dan dekat dengan denyut nadi masyarakat.
Dalam pernyataannya yang disusun secara sistematis, Jenderal Suyudi menjelaskan arah besarnya yang meliputi situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, serta arah transformasi Polri.
BERORIENTASI PADA MASYARAKAT PEMULIHAN TEORI IKATAN SOSIAL.
Dalam perspektif Sosiologi, krisis kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum sering berakar dari melemahnya ikatan sosial antara aparat dan warga.
Doktrin ‘Polisi Bersama Masyarakat’ secara tepat membalikkan paradigma lama dari ‘Polisi Untuk Masyarakat’ menjadi ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Ini bukan sekadar perubahan diksi, tapi perubahan filosofis.
Ini adalah implementasi nyata dari ‘Community Policing’ tingkat lanjut. Ketika polisi hadir dalam kegiatan sosial warga, duduk di warung kopi, hadir di empang dan perkebunan, maka akan terbangun ‘social trust’ dan ‘informal social control’. Informasi sekecil apapun tentang gangguan kamtibmas akan mengalir tanpa diminta.
PENANGANAN LAPORAN TANPA HARUS VIRAL: MENYEMBUHKAN ANOMIE.
Fenomena “no viral no justice” adalah bentuk nyata dari Anomie menurut Robert K. Merton – yaitu jurang antara harapan masyarakat akan keadilan dengan kenyataan akses keadilan yang dirasa sulit.
Pernyataan Jenderal Suyudi bahwa ke depan penanganan laporan tidak perlu menunggu viral adalah terapi sosiologis yang paling ampuh. Ini memulihkan kepercayaan instrumental dan kepercayaan prosedural. Pesan yang ditangkap masyarakat adalah: Negara hadir sebelum kamera menyala. Keadilan tidak butuh filter.
KEHADIRAN BERMAKNA (MEANINGFUL PRESENCE) DARI SEKEDAR ADA MENJADI BERDAMPAK.
Kehadiran bermakna berarti setiap anggota di lapangan dituntut memiliki kemampuan ‘problem solving’ dan ‘social sensitivity’. Bukan hanya mencatat laporan, tapi membantu menyelesaikan akar konflik sosial di hulu.
Kehadiran seperti ini akan melahirkan ‘Legitimacy Policing’ – polisi yang dianggap sah dan dipercaya bukan karena seragamnya, tapi karena perilakunya yang adil dan membantu.
OPTIMISNE MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Dalam pernyataannya, Jenderal Suyudi menegaskan bahwa semua transformasi ini bermuara pada visi besar bangsa:
“Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Polri tidak mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain. Peran Polri adalah menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat.”
Dari kacamata Sosiolog, pernyataan ini sangat tepat. Pembangunan ekonomi tidak akan tumbuh di wilayah yang tidak aman. Investasi tidak akan datang di daerah yang penegakan hukumnya lemah.
“Saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu,” ujar Jenderal Suyudi dalam pernyataannya.
Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan institusi. Kritik tidak dianggap sebagai serangan, tapi sebagai cermin untuk berbenah dan sebagai energi untuk perbaikan berkelanjutan.
Jika disimpulkan, doktrin ‘Polisi Bersama Masyarakat’ bukanlah sekadar doktrin kepemimpinan, ini adalah ‘doktrin pemulihan hubungan sosial’ antara negara dan rakyatnya.
Ini adalah semangat baru yang optimistis, yang melanjutkan perbaikan Polri ke depannya, dan sepenuhnya mengikuti harapan masyarakat dan bangsa untuk memiliki Polri yang Presisi, Humanis, dan Dicintai Rakyat.
PENUTUP
Dari kacamata Sosiologis kita optimistis, di bawah kepemimpinan baru, Polri akan semakin dekat dengan rakyat, dan rakyat akan semakin bangga dengan Polrinya.(*/)
